You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi B DPRD DKI Minta Dinas Perhubungan Tingkatkan Serapan APBD Tahun 2019 Hingga di Atas 90 Perse
.
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Komisi B Apresisasi Serapan Anggaran Dishub

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengapresiasi serapan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) pada APBD 2018 yang mencapai 88,38 persen. Namun, anggota dewan berharap serapan ini dapat ditingkatkan lagi menjadi di atas 90 persen pada 2019.

Untuk APBD 2019, kami minta lebih ditingkatkan hingga mencapai di atas 90 persen,

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pada tahun 2018 total anggaran Dishub sebesar Rp 1.497.789.011.408. Dari jumlah itu, berhasil diserap mencapai Rp 1.323.751.593.648 atau 88,38 persen.  

"Dengan serapan yang mencapai 88,38 persen memang sudah bagus. Untuk APBD 2019, kami minta lebih ditingkatkan hingga mencapai di atas 90 persen," ujarnya, usai menggelar rapat kerja dengan Dishub, Senin (8/4).

Komisi D Evaluasi Serapan Anggaran Dinas LH

Menanggapi permintaan dewan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menuturkan, pihaknya sudah memiliki program kerja terencana guna mencapai target serapan anggaran 2019.  

"Mudah-mudahan demi masyarakat dan sesuai keinginanan dewan, dapat kami upayakan serapan anggaran di atas 90 persen," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1415 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1318 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1252 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1162 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1096 personFolmer